HERU BUDI UTOYO, S.H., M.H.

Tokoh Aktivis Serikat Pekerja & Advokat Pembela Rakyat

MOTIVASI MENJADI CALEG DPR RI MELALUI PKS “Semangat Perjuangan untuk Kebijakan yang berpihak pada Rakyat

Menyadari bahwa segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya adalah sebuah produk politik. Mulai dari urusan yang terkecil, seperti; harga-harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi, serta infrastruktur, termasuk juga kebijakan dibidang ketenagakerjaan, seperti; pengupahan, sistem kerja, hak-hak pekerja/buruh, serta perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh yang merupakan sebuah produk politik.

Kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan diera kepemimpinan Presiden Jokowi ini sering menuai pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat, dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkesan dipaksakan menjadi sebuah kebijakan Pemerintah saat ini, sebagai contoh; terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam bentuk Omnibus Law beserta peraturan turunannya mendapatkan penolakan dari kelompok masyarakat, salah satunya adalah dari pekerja/buruh melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang gigih menolak keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) karena dinilai merugikan pekerja/buruh di Indonesia.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), seperti; audiensi dan aksi ke Pemerintah Republik Indonesia juga ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta melakukan Judicial Review (Uji Formil) ke Mahkamah Konstitusi, bahkan melalui putusan MKRI Nomor 91/PUU-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Namun bukannya memperbaiki ataupun membatalkan UU Cipta kerja, justeru Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang, yang saat ini menjadi polemik berkepanjangan dengan kelompok masyarakat yang menolak kebijakan tersebut. (catatan : PKS adalah salah satu partai politik didalam Parlemen yang konsisten menolak Undang-undang Cipta Kerja dan Perpu Cipta Kerja).

Dengan mencermati kondisi seperti itulah, saya berfikir bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar mampu terlibat dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan terhadap produk kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga kedepannya harus mempertimbangkan pada kebutuhan dan kesejahteraan rakyat secara luas, termasuk pekerja/buruh sebagi bagian dari rakyat Indonesia. Jangan sampai urusan politik hanya dipasrahkan kepada orang-orang yang tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Maka dibutuhkan orang-orang yang mau memahami kebutuhan dan mau memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat, termasuk pekerja/buruh di Indonesia. Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tak bisa lepas dari pengaruh Politik dan kebijakan publik, Regulasi yang mengatur tentang ketenagakerjaan saat ini dipandang belum mampu melindungi dan mensejahterakan pekerja/buruh. Perlindungan dan kesejahteraan yang menjadi hak dasar pekerja/buruh selalu menjadi persoalan yang hingga saat ini masih terus diperjuangkan.

Hal inilah yang menjadi salah satu motivasi bagi saya untuk mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Partai Keadilan sejahtera (PKS) untuk ikut memperbaiki kondisi bangsa ini, dan ikut berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat secara luas. Dan jika diri saya ditakdirkan oleh Allah SWT dan mendapat amanah menjadi Anggota DPR RI, maka Insyaallah akan menjalankan fungsi legislasi dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab dan melanjutkan perjuangan dalam upaya perwujudan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh dan rakyat pada umumnya melalui lembaga legislatif dengan bekerja untuk memperbaiki regulasi dibidang ketenagakerjaan pada khususnya dan regulasi lainnya yang berkeadilan dan bermanfaat bagi rakyat.

PEMILU 2024 adalah momentum bagi pekerja/buruh di Indonesia dalam merubah strategi perjuangan dari istilah "parlemen jalanan" menjadi penguasaan parlemen yang sesungguhnya, dengan memilih Calon Legislatif yang mau memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh serta mempunyai visi dan misi mencerminkan kebutuhan kaum pekerja/buruh. Oleh karena itu, penting bagi para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk ikut berjuang serta mendukung secara nyata dan ikut berperan aktif dalam pemenangan Calon Legislatif tersebut untuk dapat memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan rakyat pada umumnya melalui parlemen yang sesungguhnya.

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk berpolitik dan tidak lagi menjadi masa yang mengambang, bukan pula kelompok yang mudah tergiur uang oleh politisi curang. Karena pemilu 2024 nanti telah hadir aktivis serikat pekerja/buruh yang didorong menjadi wakil rakyat yang merepresentasikan kelompok pekerja/buruh yang berasal dari kader terbaik dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki kepekaan terhadap isu-isu ketenagakerjaan.